PAYAKUMBUH — Pemerintah Kota Payakumbuh masuk urutan ke 6 dalam 10 besar nasional pemerintah kota yang persentase realisasi belanja daerah terbesar pada tahun 2022, yakni 86,94 persen.
Selain itu, Kota Payakumbuh juga masuk 20 besar nasional pemerintah kota dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 97,98 persen, di urutan ke 14.
Data tersebut sesuai rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat percepatan realisasi APBD yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian secara virtual yang diikuti oleh pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten seluruh Indonesia, Senin (26/12).
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda kepada media mengatakan capaian realisasi 10 besar nasional ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mendorong percepatan khususnya penyerapan anggaran.
“Karena belanja pemerintah akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, terlebih dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih dirasakan disemua sektor,” kata Rida.
Rida menambahkan, perangkat daerah harus terus didorong untuk melakukan percepatan realisasi anggaran dan melaporkan secara berkala, termasuk kendala serta solusi dalam upaya percepatan.
“Jangan mengulang kebiasaan yang seakan menjadi tradisi tahunan, kegiatan dan program dikebut di akhir tahun, budaya tidak sehat itu harus dihentikan,” tegasnya.
Di sisi lain, Rida juga mengapresiasi kinerja perangkat daerah terkait dalam capaian realisasi pendapatan APBD, yang terus didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam menggali pendapatan, termasuk inovasi dalam optimalisasi perpajakan daerah.
“Ekonomi Kota Payakumbuh ditopang oleh perdagangan dan jasa, optimalisasi menggali PAD harus disertai dengan langkah dan kebijakan strategis serta inovasi yang terbarukan, agar PAD diperoleh bagi daerah secara maksimal, yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat,” tukuknya.
Sementara itu, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk komit menggenjot realisasi pendapatan dan belanjanya setiap tahun, karena realisasi belanja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi tulang punggung utama untuk mendorong perekonomian.
Adapun pemerintah kota dengan realisasi belanja terbesar di Indonesia di urutan pertama ada Kota Tanjung Pinang 88,96 persen, kemudian disusul Semarang 88,37 persen, Langsa 87,97 persen, Gunung Sitoli 97,93 persen, dan Sukabumi 87,09 persen.
Sementara itu, adapun pemerintah kota dengan realisasi pendapatan terbesar di Indonesia di urutan pertama ada Banjar Baru, kemudian disusul Samarinda, Bontang, Denpasar, Madiun, Kediri, Baru, Tanjung Pinang, Magelang, Tangerang Selatan, Mojokerto, Tangerang dan Sukabumi.
