Payakumbuh — Memasuki awal triwulan semester kedua di tahun 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno bersama TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) kota Payakumbuh hadir secara virtual dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta Kementrian dan Instansi Pusat terkait guna membahas perkembangan inflasi di daerah, Selasa (2/7/2024) pagi.
Suprayitno yang hadir bersama TPID dari ruang rapat Wali Kota (aula Randang) lantai II kantor Wali Kota Payakumbuh itu dari awal Rakor digelar mendengarkan paparan dan penyampaian dari Kemendagri dan Kementrian lainnya terkait inflasi yang terjadi pada awal bulan Juli 2024.
Diketahui, dalam paparan yang disampaikan oleh Plt. kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti terdapat 12 (dua belas) Provinsi mengalami inflasi dan 26 (dua puluh enam) Provinsi mengalami deflasi secara month on month (m on m), yakni untuk inflasi tertinggi terjadi di daerah Papua Pengunungan (2,11 persen) dan deflasi terdalam terjadi pada daerah Papua Selatan (1,11 persen).
Adapun untuk komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada semester pertama tahun 2024, yakni emas perhiasan dan sigaret kretek mesin (SKM).
Amalia sampaikan bahwa inflasi pada Juni 2024 menurut wilayah secara years on years (Y on Y) seluruh Provinsi di Indonesia mengalami inflasi, dimana inflasi tertinggi terjadi pada daerah Papua Pegunungan (5,65 persen) dan inflasi terendah di daerah Kepulauan Babel (1,08 persen).
Secara historis dalam momen perayaan hari raya Idul Adha 2024, Amalia ungkapkan jika tingkat inflasi pada momen hari raya Idul Adha lebih rendah dibandingkan momen Ramadhan dan hari raya Idul fitri.
“Terjadi inflasi pada momen hari raya Idul Adha tahun 2021 sampai 2023, akan tetapi terjadi deflasi pada momen hari raya Idul Adha tahun 2020 dan tahun 2024. Kecuali pada bulan Juli 2024, tingkat inflasi momen hari raya Idul Adha lebih tinggi dibandingkan momen hari raya Idul fitri,” bebernya.
Lebih lanjut, terkait Indkes Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat bulan Juni 2024, berdasarkan data SP2KP bahwa terdapat 10 daerah mengalami kenaikan IPH tertinggi, dan 10 daerah mengalami penurunan IPH tertinggi.
“Dan untuk daerah yang IPH tertinggi yakni Maluku pada daerah Kabupaten Buru pada angka 3,48 persen dan IPH terendah di Sumatra Utara pada daerah Kabupaten Tanjung Balai di angka -4,94 persen,” ungkap Amalia.
Dari paparan yang disampaikan oleh Plt. Kepala BPS tersebut, Suprayitno sampaikan rasa syukurnya atas daerah Provinsi Sumatra Barat terkhusus kota Payakumbuh untuk inflasinya masih dapat terkendali.
Suprayitno ungkapkan jika berdasarkan data yang dipaparkan oleh Plt. Kepala BPS bahwa Provinsi Sumatra Barat dalam data inflasi Juni 2024 menurut wilayah secara years on years (y on y) berada di posisi keempat nasional dengan angka inflasi 4,04 persen.
“Dan untuk pertengahan tahun 2024, Provinsi Sumatra Barat mengalami inflasi menurut wilayah Provinsi secara year to date (y to d), yakni di angka 1,85 persen dan berada di posisi keenam nasional,” ungkapnya lanjut.
Untuk diketahui, berdasarkan data inflasi daerah Provinsi Sumatra Barat, Kota Payakumbuh tidak termasuk dalam daerah penyumbang angka inflasi untuk Provinsi Sumatra Barat.
“Akan tetapi, Kota Payakumbuh hanya daerah pendukung atas empat daerah utama yang menjdi acuan penghitungan inflasi di daerah Provinsi Sumatra Barat,” ungkap Suprayitno.
Lebih lanjut, terkait dengan IPH pada minggu keempat bulan Juni 2024, Kota Payakumbuh mengalami deflasi, yakni berada pada angka minus 3,29 persen.
“Dan untuk komoditas yang mengambil andil dalam perubahan harga ini, yakni daging ayam ras di angka -1.2827 persen, cabai merah di angka -1.2458 persen, dan telur ayam ras di angka -0.3039 persen,” tukas Pj. Wali Kota Payakumbuh tersebut mengakhiri. (Humas)
