Payakumbuh — Ketentuan kuota 30 persen calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu bergender perempuan merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Aturan itu memberi ruang luas bagi kaum perempuan untuk berkiprah didunia politik.
Tapi apakah pemberian kuota Caleg tersebut sudah berbanding lurus dengan jumlah perempuan yang berhasil duduk di parlemen? Jawabnya, belum. Kenapa, apa penyebabnya?
“Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana perempuan memantaskan dirinya untuk masuk keranah politik yang identik dengan laki-laki. Sebab kuota Caleg perempuan disetiap Parpol ternyata tidak menjadi keterwakilan perempuan di Parlemen,” ujar Penasehat GOW Kota Payakumbuh, Ny. Henny Riza Falepi saat berbicara dalam Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kapasitas Politik bagi Perempuan.
Sosialisasi tersebut diadakan Dinas P3A-P2KB Kota Payakumbuh bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Payakumbuh. Acara berlangsung Rabu (10/4) bertempat di Aula Sidang Paripurna DPRD Kota Payakumbuh.
Dikatakan, berbagai strategi harus di pelajari perempuan untuk mengatasi hambatan terlibat dalam dunia politik, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di dunia politik bisa di wujudkan. Menurutnya ada tiga hal yang mesti dilakukan.
“Pertama, kaum perempuan harus memperdalam pengetahuan mengenai politik, melalui pendidikan, pelatihan sehingga terbentuk kredibilitas dan rasa percaya diri dalam berpolitik. Dengan begitu keraguan masyarakat akan kapasitas politik perempuan dapat di tepis,” ujar Henny.
Selanjutnya, “Kedua, memiliki kemampuan komunikasi politik sehingga mampu membentuk basis di masyarakat akar rumput. Dan ketiga, perempuan harus mampu membangun citra diri melalui pemanfaatan media baik elektronik maupun cetak. Setiap ide dan gagasannya harus diketahui publik melalui media massa,” tambah Henny.
Henny berharap, pada helat demokrasi 17 April mendatang, jumlah perempuan yang berhasil masuk ke parlemen lebih banyak, sehingga aspirasi dan kebijakan pembangunan bisa lebih menjamin hak-hak kaum perempuan.
“Isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan dan lingkungan yang identik dengan hak-hak kaum perempuan tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama perempuan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan baik di eksekutif maupun legislatif,” pungkas Henny.
Sosialisasi diikuti 40 orang peserta dari perempuan anggota partai politik dan anggota organisasi perempuan yang ada di Kota Payakumbuh. Disamping Ny. Henny Riza Falepi, turut jadi narasumber, pejabat Dinas P3A-P2KB Provinsi Erry Widiastuti, Komisioner Panwaslu Kota Suci Wildanis dan Kepala Kantor Kesbangpol Budhy D. Permana. (Humas/cs)
