HumasKominfo — Pemerintah Kota Payakumbuh mengaku bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di kota Payakumbuh. Hal ini merupakan kerja wajib nya walikota termasuk menyediakan SDM yang memadai.
Hal tersebut diungkap Walikota Payakumbuh Riza Falepi saat membuka kegiatan sosialisasi mekanisme penyaluran dana hibah dan bansos di Aula Ngalau Indah lantai 3 Balaikota ex Poliko, Kamis (15/8). Kegiatan yang digawangi oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Bagian Kesra Setdako ini menghadirkan seluruh kepala sekolah SD, SMP dan TK se Kota Payakumbuh.
“Pemko mengutamakan bantuan ini untuk biaya pendidikan anak-anak kita yang keluarganya kurang mampu. Pemko sendiri komit untuk tetap menjaga sumber daya manusia generasi penerus saat ini agar tidak mengalami putus sekolah nantinya”, ucap Riza Falepi.
Selama ini bantuan hibah buat pendidikan berupa beasiswa sudah berjalan melalui bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tetapi hal ini belumlah mencukupi.
“Disamping bantuan KIP dari pusat, karena masih ada juga yang membutuhkan, maka Pemko juga mengalokasikan dana bantuan serupa, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita,” lanjut Walikota.
Walikota juga menyampaikan bahwa untuk urusan sekolah menengah atas (SMA) sudah menjadi urusan dari pemerintah provinsi.
“Sekarang SMA sudah merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi, tapi nantinya kedepan kita tidak menutup kemungkinan untuk dapat membantu anak-anak kita yang di SMA seperti hal nya untuk bantuan di SD dan SMP”, ucapnya.
Meski demikian, walikota menggaris bawahi, bahwa sesuai regulasi yang ada, si penerima bantuan dana hibah dan bantuan sosial ini haruslah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari dinas Sosial kota Payakumbuh, sehingga bantuan yang diberikan memang tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan data dalam penyerahan bantuan nantinya. (*)
