HumasKominfo — Tak terasa dua tahun sudah, pasangan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan Wakil Wali Kota Erwin Yunaz memimpin pemerintahan di Kota Payakumbuh. Sejak dilantik 23 September 2017, Riza-Erwin memulai kepemimpinannya pada periode kedua dengan fokus kerja pembenahan bidang ekonomi sesuai dengan janji kampanyenya pada Pilkada 2017.
Pembenahan dimulai dari sektor pelayanan publik terutama perizinan usaha yang menentukan iklim perekonomian Payakumbuh. Kerangka berpikirnya, jika ingin ekonomi Payakumbuh tumbuh, harus diciptakan suasana yang kondusif. Idle capacity harus bisa dipertahankan sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat.
“Suasana kondusif ini berkaitan dengan perizinan. Dulu, kalau urusan perizinan ini selesainya sebulan atau dua bulan. Sekarang tidak lagi. Jika syaratnya lengkap, tiga jam selesai. Untuk apa lama-lama. Kalau ada yang bikin lama saya tegur bahkan saya copot,” ujar Riza.
Pembenahan perizinan ini kemudian membuahkan hasil. Iklim usaha yang kondusif membuat Payakumbuh berhasil menjadi kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumbar. Payakumbuh juga diberi penghargaan Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2019 yang menobatkan Payakumbuh sebagai Pemenang Platinum Kota Kecil Kategori Pelayanan Publik.
Inovasi pelayanan publik terus dilakukan. Oktober mendatang, Mall Pelayanan Publik (MPP) bakal diujicoba. Pembangunannya sudah selesai dengan “menyulap” lantai satu Balai Kota Payakumbuh. Konsep yang diusung adalah one stop service. Maksudnya pelayanan publik bisa tersedia pada satu tempat sehingga warga lebih mudah berurusan dan langsung selesai.
Inovasi ekonomi kemudian dilakukan dengan mendeklarasikan Payakumbuh sebagai Kota Rendang. Pengembangan produk rendang diyakini memiliki efek daya ungkit untuk membangun ekonomi masyarakat Payakumbuh. Deklarasi tersebut tentu bukan sekedar klaim. Sebelumnya Payakumbuh sudah punya 43 IKM rendang yang 40% tersentralisasi di Kampung Rendang Lamposi. Produksi rendang IKM Payakumbuh bahkan sudah mencapai 1 ton per hari.
Pemko Payakumbuh berpikir keras bagaimana caranya skala bisnis rendang ini semakin besar dan bisa berproduksi dalam jumlah massal. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Mulai dari pembangunan Gedung Sentra IKM Rendang, Ranperda BUMD rendang dan peternakan sapi, pemanfaatan rumah potong hewan bertaraf internasional, teknologi retouch, hingga pengadaan mesin vertical packaging.
Angka pengangguran terus ditekan. Berbagai program digelar untuk menyiapkan tenaga siap kerja. Salah satunya kerja sama Pemko dengan Politeknik Sahid Jakarta melalui program pelatihan dan magang di bidang perhotelan untuk tamatan SLTA. Selama 3 tahun, program ini berjalan sukses. 2019 ini sudah masuk pada angkatan keempat. Siswa angkatan pertama dan kedua sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan bisa melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri tanpa membebani orang tua lagi.
Pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja serta berbagai langkah pembenahan ekonomi di atas, berhasil menekan angka pengangguran. “Kalau daerah lain angka pengangguran terbukanya lebih dari 5 persen, Payakumbuh hanya pada angka 3,7 persen. Ini menjadi angka yang paling rendah di Sumbar,” ujar Erwin Yunaz.
Fokus pada sektor ekonomi, Riza-Erwin tak melupakan sektor layanan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan bidang infrastruktur misalnya juga terus berlanjut seperti pembangunan Normalisasi Batang Agam, pembebasan lahan untuk Masjid Agung di Pakan Sinayan, Water Treatment Processing, GOR dan Stadion di Tanjung Pauh, Embung Bulakan dan Lurah Rawang, pembangunan drainase, saluran irigasi, dan jalan.
Sektor kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan terus ditingkatkan. Juli 2018, wali kota meresmikan Gedung Kemuning RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh. Gedung 4 lantai itu berdiri megah dengan fasilitas dan peralatan operasi terbaik di Sumatera Barat.
Sektor kesehatan juga ditunjang oleh program Rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman. Sebanyak 2000 rumah sukses dibedah sehingga Kota Payakumbuh menjadi percontohan nasional dalam program ini. Awal September 2019 ini, Pemko sudah menyerahkan bantuan stimulan peningkatan kualitas RTLH kepada 350 unit rumah dengan anggaran Rp 17 juta per rumah.
Bidang budaya juga menjadi perhatian Pemko Payakumbuh. Pemko sedang mendirikan Pusat Literasi Adat Minangkabau. Ide ini juga didorong oleh para pemangku adat dari 10 nagari di Kota Payakumbuh dan juga para senior tokoh adat Luak Limopuluah antara lain Alis Marajo Dt Sori Marajo. Upaya ini sebagai bentuk kontribusi Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau.
Dengan adanya pusat literasi ini, adat Minang dapat dipelajari dengan dokumen yang jelas. Adat dan budaya Minangkabau diliterasikan agar lebih mudah dipelajari masyarakat terutama generasi muda. Misalnya, dibuatkan buku tentang adat tutur maupun buku adat barih balobeh salingka nagari yang ada di Kota Payakumbuh, sehingga generasi muda tahu.
Berdirinya pusat literasi ini merupakan salah satu bukti eksistensi adat itu sendiri, di samping substansinya yang sudah ada di dalam diri orang Minang. Sekarang bagaimana menghadirkan kebaikan-kebaikan nilai dan falsafah Minang menjadi nilai yang inheren dalam diri masyarakat terutama generasi muda. Dan hal ini, sejalan dengan salah satu misi Pemko Payakumbuh yakni mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (*)
