Pekanbaru — Perkuat kerjasama dan kemitraan dengan insan pers, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh membawa puluhan wartawan di Luak Limopuluah melakukan study banding Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Acara berlangsung di Ruang Commond Center Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, Jl. Pepaya, Sukajadi, Kamis (28/11).
Rombongan dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo Jhon Kanedi didampingi Kabid Kehumasan Irwan Suwandi. Mereka diterima ini Sekretaris Diskominfo Pekanbaru Azhar didampingi Kabid IKP Mawardi, Kabid Statistik Dino, Kabid E-Gov Deni, serta sejumlah staf diskominfo setempat.
Diawal paparan, pimpinan rombongan Jhon Kanedi menyebutkan kedatangan mereka ke Pemko Pekanbaru guna mengetahui format kerjasama yang dibangun antara Pemko Pekanbaru dengan media massa.
“Kita sengaja membawa sejumlah rekan-rekan media di Payakumbuh ke Pekanbaru guna sama-sama mempelajari dan mengetahui bentuk kerjasama Pemko Pekanbaru dengan media sesuai dengan regulasi yang ada, terutama terkait adanya edaran dewan pers tentang kerjasama pemerintah dengan perusahaan media, kami ingin mengetahui bagaimana Pemko Pekanbaru menyikapinya,” ujar Jhon Kenedi.
Menjawab hal tersebut, Kepala dinas Kominfo Kota Pekanbaru, melalui Kabid IKP Mawardi menyampaikan bahwa kerjasama Pemko dengan perusahaan media saat ini sudah dipindahkan kewenangannya ke Bagian Humas di sekretariat Daerah.
“Kemarin kerjasama media masih terletak di Dinas Kominfo melalui Bidang IKP, namun karena ada kendala administrasi keuangan, maka Pemko Pekanbaru mengambil kebijakan untuk meletakkan pos anggaran tersebut di Sekretariat Daerah pada Bagian Humas,” terang Mawardi.
Dikatakan, dalam membangun kerjasama dengan perusahaan pers, Pemko Pekanbaru tetap mengedepankan aspek legalitas dan juga bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
“Kalau kerjasama, tentu kedua pihak harus saling menghormati, harus ada hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal ini bukan berarti Pemko Pekanbaru menghambat pers untuk melakukan kontrol sosial, silahkan pers tetap bisa mengkritik Pemko, tetapi dengan cara yang benar,” ucap Mawardi.
Lebih jauh saat ditanya bagaimana cara Pemko Pekanbaru membangun hubungan baik dengan rekan media yang kerap melakukan kontrol sosial, Mawardi yang juga pernah berprofeai sebagai wartawan menjawab dengan bijak.
“Kita ingin diberi ruang untuk menjawab kritik yanh dilontarkan. Kalau untuk media online pada hari itu juga, agar isu tidak berkembang liar, kalau media cetak tentu pada esok harinya,” jelas Mawardi.
Terkait media mana saja yang bisa bekerjasama dengan Pemko Pekanbaru, Mawardi menyatakan tidak membatasinya, asalkan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan UU Pers.
“Disini ada 500 lebih wartawan yang terdaftar, untuk mengikat kerjasama kami mulai dari proses penawaran terbuka diawal tahun. Media diminta mengajukan penawaran, jika memenuhi syarat dan lolos verifikasi kami, maka kerjasama dapat dilanjutkan,” pungkasnya.
Puas bertanya jawab, acara kemudian diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari kedua belah pihak sekaligus foto bersama. (humas)
