PAYAKUMBUH — Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan beberapa hal penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Selatan yang digelar di kantor camat setempat, Rabu (1/2).
Musrenbang itu tampak dihadiri oleh Anggota DPRD YB. Dt. Parmato Alam, Kepala Bappeda Yasrizal, Kadishub Devitra, Kadis PUPR Muslim, Kadis Pertanian Depi Sastra, Kadis P3AP2KB AH. Agustion, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono, Lurah, Fasilitator Kelurahan, Ketua KAN, dan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Rida Ananda menyampaikan untuk tahun 2024, anggaran daerah Kota Payakumbuh akan terserap banyak untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sehingga kemungkinan usulan tahun ini yang akan terakomodir pada tahun 2024 tidak banyak.
“Meski demikian kondisinya, kami mengapresiasi masyarakat yang terus berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, bagaimana peran serta masyarakat berusaha mengusulkan agar Payakumbuh menjadi lebih baik dengan melahirkan prioritas di daerah,” ungkapnya.
Rida menambahkan, karena anggaran pemda tidak banyak, Dia harap usulan yang dibahas dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota yang bisa terakomodir memang yang betul-betul urgent atau mendesak.
“Kita saat ini fokus mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, serta mengendalikan inflasi di daerah. Kami mendapat tugas khusus dari Presiden RI agar tiga problem ini dapat terselesaikan dengan baik dan optimal,” ungkapnya.
Rida memaparkan dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, Kota Payakumbuh telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022.
“Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di Kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini.
Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun,” ujarnya.
Ditambahkan Rida, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Payakumbuh merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini, akibat kondisi pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sempat naik dari angka 5,65% tahun 2020 menjadi 6,16% tahun 2021.
“Alhamdulillah angka kemiskinan ini tahun 2022 telah kembali turun ke angka 5,66%. Angka ini berada di bawah angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat pada angka 5,92%. Sedangkan untuk pengangguran, kita alhamdulillah turun cukup signifikan dari angka 6,47% tahun 2021 menjadi 5,16% tahun 2022 dan masih di bawah tingkat pengangguran provinsi Sumatera Barat pada angka 6,28%,” tambahnya.
Dari sisi pelayanan pemerintahan, Rida berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan secara optimal.
“Kita patut bersyukur tahun 2023
pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan,” ulasnya.
Rida menyebut Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki potensi yang tidak kalah penting seperti Panorama Ampangan yang berjarak ± 6 km dari pusat kota, yang merupakan aset/potensi wisata dan dapat dikembangkan sehingga diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Panorama Ampangan.
“Pengembangan wisata ini bila memungkinkan dan didukung oleh semua pihak dapat diarahkan untuk pariwisata modern seperti penginapan yang representatif dan lain-lain,” kata Rida.
Terkait dengan bidang kesehatan, ulas Rida, di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah ada unit-unit pelayanan yang representatif seperti puskesmas Padang Karambia, Pustu dan Poskeskel.
“Mari kita manfaatkan fasilitas kesehatan ini dengan sebaikbaiknya serta kita pelihara seluruh sarana dan prasarana yang sudah ada. Selain itu upaya kita untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik khususnya di
kecamatan, kebijakan pemko untuk penataan kelembagaan daerah terutama kelurahan mendapat dukungan semua pihak sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kita tingkatkan,” tukuknya.
Terakhir, Rida menjelaskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 beberapa tahun belakangan ini, pemerintah melaksanakan penangguhan angsuran pinjaman masyarakat. Rasionalisasi pajak dan retribusi yang berdampak turunnya penerimaan Negara. Di samping itu pembatasan-pembatasan global yang mengurangi pendapatan dari sisi pariwisata yang berdampak juga pada sektor lainnya seperti transportasi dan akomodasi
Turunnya penerimaan Negara berakibat pemotongan dana transfer ke daerah yang berlanjut kepada keterbatasan penyediaan anggaran di daerah. Keterbatasan anggaran selama ini selalu menjadi alasan klasik yang membuat terjadinya penundaan-penundaan pelaksanaan program strategis dan prioritas.
“Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan APBD kota Payakumbuh relatif terbatas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholders lainnya untuk memastikan pembangunan di kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik,” tandas Rida.
Sementara itu, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono menyebut dari 6 kelurahan, ada 30 usulan yang masuk ke aplikasi SIPD, inilah yang akan dibahas hari ini dan menghasilkan usulan prioritas yang nantinya akan dibawa ke tingkat kota.
“Dari banyaknya usulan, terkesan seimbang, tapi kita melihat usulan pemberdayaan fokus untuk penanganan stunting dan percepatan penanganan inflasi, dan ekonimi ekstrem,” pungkasnya.
