Payakumbuh — Wakil Wali Kota Erwin Yunaz mendengarkan pendapat akhir fraksi di DPRD terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2017-2022 dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual, Senin (7/12).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD dan diiikuti oleh masing-masing juru bicara DPRD seperti Fraksi PKS Nasrul, Fraksi Gerindra Aprizal, Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni, Fraksi Golkar Maharnis Zul, Fraksi PPP Edward DF, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati, dan Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal. Sementara anggota dewan lain mengikuti via aplikasi zoom di tempat masing-masing.
Wawako Erwin Yunaz kepada media usai rapat menyebut perubahan RPJMD 2017-2022 merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 yang lalu, kemudian perubahan RPJMD hasil pembahasan dengan DPRD, dan hasil konsultasi dengan provinsi dengan menghasilkan rancangan perubahan RPJMD yang dibahas pada musrenbang 14 September lalu, kemudian rancangan akhir diajukan ke kepala daerah untuk dilakukan proses persetujuan wali kota untuk pembahasan di DPRD.
“Seyogyanya dokumen RPJMD periode 2017- 2022 sudah disusun pada awal kepemimpinan kami Riza Falepi – Erwin Yunaz. Namun dalam proses tahun berjalan ditemukan ada beberapa kondisi yang berbeda dengan perencanaan yang sudah dirancang. Terlebih tahun 2020 ini kita dihadapkan pada situasi darurat penyebaran wabah virus corona, situasi ini juga berefek kepada proses pembangunan yang sudah kita rencanakan sebelumnya,” kata Erwin.
Diterangkan lagi, sesuai Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka RPJMD Kota Payakumbuh dimungkinkan untuk dilakukan perubahan karena terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
“Kondisi saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil proyeksi provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 1,18 %. dalam asumsi ekonomi, sementara pada tahun 2019 adalah 5,92 %,” paparnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 dengan 8 poin menyangkut visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota tidak dilakukan perubahan. Strategi dan arah kebijakan tahun 2021 s/d 2022 menyesuaikan dengan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Nomenklatur program tahun 2021 s/d 2022 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Indikator program pada nomenklatur yang baru disesuaikan dengan hasil pemetaan tanpa menghilangkan indikator yang lama.
“Kita juga melakukan koreksi terhadap target IKU dan Indikator program yang terdampak Covid-19. Struktur keuangan dalam RPJMD menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Isu strategis pada Bab IV ditambahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” kata Wawako.
Sementara itu Ketua DPRD Hamdi Agus menyampaikan secara umum dewan menyetujui Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 dengan beberapa masukan dan saran dari masing-masing fraksi agar dapat menjadi perhatian oleh Pemko Payakumbuh.
“Nanti akan digelar Rapat Paripurna Pengambilan keputusan terhadap Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 pada minggu ini. Dilaksanakan penandatanganan bersama eksekutif,” kata Hamdi.
