PAYAKUMBUH — Terus berupaya mengentaskan kemiskinan ektrim di daerahnya, Pj. Wali Kota Payakumbuh membuka Focus Group Discussion (FGD) penguatan partisipasi stakeholders dan filantropi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh tahun 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Senin (27/02/2023) dihadiri juga Ketua DPRD Payakumbuh Hamdi Agus, Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C DPRD Kota Payakumbuh. Sekda Kota Payakumbuh, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, Akademisi dan Organisasi Masyarakat.
Berdasarkan permendagri nomor 53 tahun 2020, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya FGD ini. Dimana kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan di kota payakumbuh,” kata Pj. Wako Rida Ananda.
“Dan penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah tertentu saja, melainkan harus dilakukan oleh semua perangkat daerah,” tambahnya.
Rida menyebut, sesuai arahan Wakil Presiden RI, selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah daerah ditargetkan menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024 atau 0%.
“Saya harapkan dengan semangat dan kolaborasi kita bersama, akhir tahun 2023 ini Payakumbuh sudah bebas dari kemiskinan ekstrim,” harapnya.
Mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dimana ditargetkan kemiskinan kota payakumbuh berada pada angka 5,16% pada tahun 2026.
“Kita minta kepada seluruh perangkat daerah agar bagaimana bisa membuat program-program yang saling konvergensi dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama,” ucapnya.
“Semoga kemitraan dengan seluruh stakeholder dan filantropi dapat terus dibangun dan semakin dikuatkan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa berbagai upaya yang telah kita laksanakan tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa dukungan semua pihak,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin Kota Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 8.660 dan pada tahun 2022 sebanyak 8.080, artinya mengalami penurunan sebanyak 580.
Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK Tahun 2022, Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem setiap tahunnya.
Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh sebanyak 1,55% atau 2.124 jiwa, turun menjadi 0,77% atau 1.078 jiwa pada tahun 2021. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh turun menjadi 0,10% atau 148 jiwa dan merupakan penduduk miskin ekstrem nomor 2 terendah di Provinsi Sumatera Barat.
“Rata-rata penurunan kemiskinan ekstrem Kota Payakumbuh adalah 0,81% setiap tahunnya,” ungkapnya.
Dalam rangka mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 sesuai dengan instruksi pemerintah pusat perlu partisipasi stakeholder dan kerjasama semua pihak dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh.
“Untuk acara FGD ini kita mengundang Bapak Edi Safrijal, selaku spesialis koordinasi Pemerintah Pusat daerah unit Advokasi Daerah TNP2K, set Wapres Republik Indonesia,” pungkasnya.
