Payakumbuh – Pemko Payakumbuh memfokuskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada upaya mendorong transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing secara terukur.
“Keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” kata Wawako Elzadaswarman saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027 di Aula Bappeda Kota Payakumbuh, Jumat (30/01/2026).
“Karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan Kota Payakumbuh,” tukuknya.
Elzadaswarman menilai forum konsultasi publik sebagai ruang strategis untuk menghimpun masukan guna menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dan berbasis data, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Kota Payakumbuh.
“Dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, kita harus menyusun perencanaan secara tepat agar belanja daerah lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan Kota Payakumbuh yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tercatat sebesar 4,70 persen pada 2023 dan 4,53 persen pada 2024, sementara pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 5,02 persen.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terus mengalami peningkatan, dari Rp49,88 juta pada 2019 menjadi Rp62,02 juta pada 2023 dan Rp64,21 juta pada 2024. Pemerintah daerah menargetkan PDRB per kapita mencapai Rp72,02 juta pada 2025.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada 2024 berada di angka 4,87 persen dan pada 2025 tercatat sebesar 4,96 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan terus menurun dari 5,44 persen pada 2023 menjadi 5,19 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 4,95 persen pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 77,42 pada 2014 menjadi 81,62 pada 2025, sekaligus menempatkan Payakumbuh dalam tiga besar daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Sumbar.
Menurut Elzadaswarman, Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 menjadi tahapan penting sebelum rancangan akhir RKPD ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027.
Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan masukan yang konstruktif agar pembangunan ke depan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Syafwal menjelaskan bahwa RKPD 2027 disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah.
Ia menegaskan bahwa tema RKPD 2027 selaras dengan arah pembangunan Provinsi Sumbar dan Rencana Kerja Pemerintah Nasional, dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik.
“Kami berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal,” kata Syafwal.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Payakumbuh mencatat sejumlah capaian positif dalam satu dekade terakhir, seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan IPM.
Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, ketergantungan pada transfer pusat, serta tuntutan efisiensi belanja pegawai.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar RKPD 2027 semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, perwakilan DPRD Kota Payakumbuh, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting. (MC)
