Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh resmi meluncurkan aplikasi SIGMA (Sistem Informasi Geospasial dan Manajemen Agraria) sebagai solusi percepatan dan penyelesaian persoalan pertanahan yang masih terjadi di tengah masyarakat serta pada aset-aset pemerintah.
Inovasi ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan validasi data tanah yang lebih akurat, terpadu, dan mudah diakses lintas organisasi perangkat daerah.
Launching dan sosialisasi sekaligus uji coba aplikasi SIGMA berlangsung di Aula Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini diperkuat kolaborasi Dinas PUPR bersama Dinas Kominfo, BKD, serta OPD pengelola aset lainnya.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Elfriza Zaharman, yang hadir untuk meresmikan SIGMA, menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen mempercepat sertifikasi seluruh aset tanah milik daerah. Rapat koordinasi pada Oktober lalu telah menetapkan penunjukan Dinas PUPR sebagai koordinator pengumpulan dokumen dan penyediaan data pendukung sertifikasi, termasuk penetapan target penyelesaian pada 2025 dan 2026.
“SIGMA dirancang untuk mempermudah validasi data aset melalui integrasi data tabular dan spasial. Seluruh OPD pemegang aset dapat melengkapi dokumen sertifikasi secara lebih efektif dan efisien,” ujar Elfriza.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pada 2026 seluruh data aset tanah telah valid dan pada 2027 seluruhnya bersertifikat serta memiliki kepastian hukum.
Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR, Eka Diana Rilva, sebagai penggagas aplikasi menjelaskan bahwa SIGMA hadir sebagai inovasi untuk memperkuat tata kelola aset berbasis geospasial. Saat ini baru 602 persil tanah atau 49,7 persen aset yang sudah bersertifikat, sementara 610 persil lainnya masih dalam proses atau belum tersertifikasi. Aset strategis seperti Pasar Ibuh, Pasar Pusat, Panorama Ampangan, hingga kantor layanan publik menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Fitur utama SIGMA meliputi database tanah aset yang memuat informasi luas, koordinat, batas, status sertifikasi, hingga foto aset. Fitur lainnya, yaitu permohonan sertifikasi tanah, memungkinkan proses yang sebelumnya manual beralih ke sistem digital terintegrasi.
Ke depan, SIGMA akan terhubung dengan sistem pendaftaran sertifikasi tanah milik BPN untuk mempercepat legalisasi aset.
Kepala Dinas PUPR Payakumbuh dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan seluruh OPD dalam pemutakhiran data dan percepatan digitalisasi sertifikasi.
“Percepatan sertifikasi bukan hanya target MCP KPK, tetapi juga pelindung atas hak kepemilikan pemerintah, sehingga konflik dan sengketa pemanfaatan tanah dapat dihindari,” tegasnya.
Penerapan SIGMA juga diyakini memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan transparansi, mencegah duplikasi data, serta memudahkan pengawasan pemanfaatan aset di lapangan. Pada pertengahan Desember mendatang, seluruh OPD diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan sertifikasi sebagai bahan evaluasi komitmen bersama.
Kegiatan launching turut dihadiri asisten I, kepala OPD terkait, perwakilan KAN, tokoh masyarakat, camat, dan lurah.(MC)
Dengan pesan utama, “Amankan aset tanah Pemerintah Kota Payakumbuh melalui SIGMA,” Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan harapannya agar aplikasi ini menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan persoalan pertanahan secara tuntas, mencegah sengketa di kemudian hari, serta memastikan setiap aset yang dimiliki daerah memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Pemerintah menargetkan SIGMA dapat mempercepat transformasi digital di bidang pertanahan, memudahkan integrasi data antarinstansi, dan menghadirkan tata kelola aset yang jauh lebih profesional, transparan, dan akuntabel.(MC)
