Rakor Pemko, Minta TLHP Dituntaskan, Wako Singgung Pelebaran Jalan Sudirman

350

Poliko — Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) perangkat daerah.  Rakor yang dipimpin langsung Walikota Riza Falepi didampingi Wakil Walikota Erwin Yunaz berlangsung di Aula Ngalau Indah,  Lt. 3 Balaikota, Senin (8/4).

Dalam arahan, walikota membahas sejumlah persoalan. Diantaranya tindak lanjut hasil pemeriksaaan (TLHP) BPK disejumlah perangkat daerah, rencana pelebaran jalan sudirman, informasi terkait mulai beroperasinya water treatment processing (WTP) Tanjung Pauh Dan beberapa persoalan lainnya.

“Saya minta segala temuan BPK segera ditindaklanjuti, dan dijawab agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Bagi yang sudah menindaklanjuti saya ucapkan terima kasih,” ujar Walikota Riza Falepi.

Dikatakan, hasil TLHP BPK tersebut sangat berpengaruh kepada capaian opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang beberapa waktu lalu telah diserahkan. Walikota mengingatkan agar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah beruntun diraih Kota Payakumbuh tidak menjadi hilang.

“TLHP BPK sangat mempengaruhi capaian opini laporan keuangan kita. Jangan sampai opini kita turun dari WTP, sebab banyak konsekwensi lanjutan yang kita terima, terutama berkurangnya anggaran pemerintah pusat ke daerah seperti DID,” (dana insentif daerah-red),” ujar Walikota Riza.

Walikota juga menyinggung rencana pelebaran Jalan Sudirman (pertigaan tugu adipura-red). Walikota meminta agar dinas terkait melakukan sosialisasi Kepala masyarakat khususnya para pedagang yang akan terkena dampak.

“Segera sosialisasikan kepada masyarakat dan para pedagang, sebab tender pengerjaannya sudah mulai berjalan.  Begitu proses tender selesai, maka kontraktor akan langsung bekerja agar hasilnya juga segera dinikmati warga Payakumbuh,” terang walikota.

Sementara terkait telah beroperasinya WTP Tanjung Pauh, walikota menjelaskan masih dalam tahap ujicoba. Hal itu dikarenakan operasional resmi masih menunggu proses peresmian dari kementerian PUPR RI. (humas)